"Road map untuk pangan tidak begitu jelas. Paling fatal adalah kesepahaman politik luar biasa untuk membuat pangan murah," katanya dalam diskusi bertajuk "Politik Pangan Pemerintah Indonesia", di MPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/8).
"Kalau pandangan saya, politik seperti itu tidak benar. Karena, yang memeroduksi itu petani. Bagaimana ingin produksi naik, kalau membelinya dengan harga murah. Bagaimana mau petani makmur, tapi harga beli rendah," jelasnya.
Dia menegaskan, infrastruktur bidang pertanian dan pembangunan irigasi masih sangat sedikit. Dikatakan, penambahan sawah irigasi teknis masih sangat rendah.
Dia juga menyatakan, masalah ini bukan hanya masalah yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian saja. Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan juga harus bertindak. Dicontohkan alokasi kredit untuk pertanian yang kecil hanya enam hingga tujuh persen. "Tidak sampai 10 persen, dan sangat kecil," tegasnya.
Begitu juga dengan Kementerian Perdagangan. "Kalau orientasi masih memerbesar impor, sama sekali tidak berorientasi kepada kepentingan bangsa, itu bahaya sekali. Itu terlihat dari cara kerja pemerintah yang langsung membuka kran impor pangan begitu terjadi ancaman kekurangan pangan. Strategi yang komprehensif untuk menanggulangi krisis pangan yang sering di Indonesia tidak pernah ditempuh," tegas Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD itu.
Lebih jauh dia menegaskan, dalam 12 tahun terakhir, kebijakan pangan nasional tidak terarah dengan baik. (boy/fas/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar