 |
| Foto: (Dok.Maduratani.com) |
Rendahnya tingkat perekonomian petani Jawa Timur selama ini disinyalir oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) disebabkan oleh sempitnya lahan yang mereka garap.
Akibatnya, mereka tidak akan hidup layak hanya dengan mengandalkan pertanian tersebut. Menurut HKTI Jatim, petani yang memiliki lahan satu hektar kurang atau 'petani miskin' tersebut harus melakukan diversifikasi usaha.
"Petani baru bisa menikmati hasil jerih payah mereka ketika lahan yang digarap minimal 2 hektar. Kalau kurang, saya yakin mereka tidak akan bisa hidup layak. Karena margin dari pertanian tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga," kata Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Herry S Aryo di kantornya Jl. Juanda Sidoarjo, Kamis (30/4/09).
Herry menunjukkan, satu hektar sawah bisa menghasilkan gabah kering giling (GKG) sebanyak 7 ton dan dijual seharga Rp2.400 per kilogram, atau sekitar 15 juta per hektar. Sementara biaya produksi mencapai Rp5-6 juta per hektar.
Jika lahan menyewa, biaya produksi menjadi Rp 9 juta per hektar. Sehingga bisa diasumsikan, laba bersih pertanian padi sekitar Rp6 juta per hektar.
"Jika dibagi enam bulan, berarti satu bulannya mereka hanya mendapatkan Rp1 juta saja untuk kebutuhan hidup mereka. Jumlah jelas ini tidak akan cukup," kata Herry kepada kabarbisnis.com.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menginfornasikan bahwa Nilai tukar Petani (NTP) jatim mulai Januari 2009 hingga Februari 2009 terus mengalami penurunan.
Pada Januari, NTP Jatim mengalami penurunan sebesar 0,30%, dari 97,01 di Desember 2008 menjadi 96,72 di Januari 2009. Sementara bulan Februari mengalami penurunan 0,21%. Dari 96,72 menjadi 96,52.
Adapun pemicu penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan dua sub sektor pertanian, yaitu sub sektor tanaman pangan dan sub sektor tanaman perkebunan rakyat.
Pada bulan Januari, tanaman pangan mengalami penurunan sekitar 1,31%, dari 93,25 menjadi 92,03. Sementara pada bulan Februari mengalami penurunan sebesar 1,37%, dari 92,03 menjadi 90,77. Untuk sub sektor perkebunan rakyat pada bulan Januari mengalami penurunan sekitar 1,55%, dari 104,82 menjadi 103,20 dan di Februari mengalami penurunan sebesar 0,97% dari 103,20 menjadi 102,19.
Untuk itu, Herry menghimbau agar pemerintah memberikan akses kepada petani miskin tersebut melakukan deversifikasi usaha dengan cara memberikan pelatihan atau permodalan.
"Selama ini kan bantuan pemerintah hanya berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau beras miskin (Raskin). Bantuan semacam ini kami pikir tidak akan berpengaruh signifikan," terang Herry.
Karena untuk mempertahankan hidup, lanjutnya, mereka harus mempunyai usaha lain selain tani. Lebih baik lagi jika bantuan tersebut berupa pelatihan kerja dan bantuan permodalan agar petani miskin bisa memiliki nilai tambah. (kbc8/kbc7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar