Pertanian menjadi fokus utama Ganjar karena sebagian besar penduduk Jateng berada di sektor itu. Mayoritas juga masih terkungkung pada problem klasik seperti minimnya pengetahuan dan infrastruktur, kurangnya dukungan alat produksi dan benih serta gempuran produk pertanian impor.
Untuk membereskan masalah itu, Ganjar mengatakan butuh dana segar sekitar Rp 2 triliun. "Saya sedang mempelajari progres APBD Jateng selama lima tahun ini, bisa nggak ya diambil Rp 2 triliun untuk menjadi dana khusus petani," katanya, usai diskusi "Dorongan Untuk Gerakan Anti Korupsi" yang digelar Sindo Radio di Novotel, Kamis (13/12).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu melanjutkan, untuk dapat menyukseskan program kesejahteraan petani dibutuhkan kepala dinas yang berkualitas. Maka Ganjar akan merombak seluruh pejabat struktural utamanya sekelas eselon 2 dengan pola lelang. "Kami ingin jabatan di SKPD diduduki orang-orang yang the best, dengan skill, knowledge, ability, attitude dan karakter bagus," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu melanjutkan, untuk dapat menyukseskan program kesejahteraan petani dibutuhkan kepala dinas yang berkualitas. Maka Ganjar akan merombak seluruh pejabat struktural utamanya sekelas eselon 2 dengan pola lelang. "Kami ingin jabatan di SKPD diduduki orang-orang yang the best, dengan skill, knowledge, ability, attitude dan karakter bagus," katanya.
Untuk mencarinya, gubernur nanti akan menawarkan program dan target. Kemudian siapapun yang merasa mampu boleh mengajukan proposal. Siapa yang memiliki terobosan brilian maka ia yang akan jadi kepala dinas. "Misalkan saya target pertanian di Jateng beres pada tahun ketiga. Nah proposalmu apa, kalau bagus ya jadi. Kalau gagal ya diganti. Ini konkret," tegasnya.
Selain itu, pada masa kampanye nanti, ganjar mengaharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng mampu mengemas debat berkualitas langsung di daerah yang bermasalah. Debat masalah perikanan ya di perkampungan nelayan, debat soal korupsi ya di instansi pelayanan publik yang bermasalah, jangan di hotel," tandasnya.
Sementara itu Dini Inayati memperingatkan pola korupsi yang bermula dari relasi politik dan bisnis. Pemilihan gubernur selalu menghamburkan dana besar yang membuat para calon membutuhkan sumbangan pengusaha. Sumbangan itu tidak mungkin tanpa pamrih. Maka pengusaha-pengusaha yang telah memenangkan gubernur akan menguasai proyek-proyek pemerintah.
( Anton Sudibyo / CN26 / JBSM )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar