MADURATANI, PAMEKASAN- Program pemerintah melalui kementerian pertanian memberikan insentif kepada pemilik sapi bunting di tujuh kelompok tani yang ada dikabupaten pamekasan, tujuan dari program tersebut tidak lain untuk membantu masyarakat sekaligus mempertahankan populasi sapi daerah. Namun dana insentif yang seharusnya diterima pemilik sapi bunting sebesar Rp 500 ribu ternyata pelaksanaanya banyak yang melenceng, seperti yang terjadi pada kelompok tani Daya Guna Usaha desa Sana Daya Kecamatan Pasean Pamekasan.
Dari hasil temuan tim dari media radar nusantara beberapa waktu lalu bahwa semua kelompok tani daya guna usaha yang sapi betinanya bunting hanya menerima uang insentif Rp 250 ribu per ekor, dan menurut sumber yang tidak mau dikorankan kasus ini sengaja dikaburkan oleh ketua poktan daya Guna Usaha dengan membuat kwitansi anggota kelompok tani pemilik sapi betina menandatangani kwitansi pembayaran dana insentif senilai Rp 500 ribu setiap sapi betina bunting sesuai keputusan pemerintan Propinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Musahra selaku ketua kelompok tani Daya Guna Usaha Desa Sana Daya saat dihubungi via telpon selulernya untuk dikonfirmasi terkait pemotongan dana insentif tersebut tidak merespon, dan terkesan menghindar dari rekan-rekan media
Masalah manipulasi kwitansi pembayaran dan pemotongan dana insentif sapi betina bunting terindikasi tidak hanya terjadi di kelompok tani daya guna usaha saja namun terindikasi kuat juga terjadi secara menyeluruh di beberapa kelompok tani lainnya.
Indikasi praktik tidak jujur yang dilakukan ketua kelompok tani disinyalir juga dilakukan secara bersama-sama dengan dengan aparatur desa dan petugas lapangan dinas peternakan kabupaten pamekasan, sebab indikasi pemotongan dana insentif tersebut bukan tidak diketahui oleh petugas lapangan dinas peternakan namun terkesan hal itu dibiarkan begitu saja, “yang penting tidak rame dibawah mas, kita kerjasama yang baik saja”. Ujar salah satu petugas lapangan dari disnak
Selain itu cara kerja korupsi seperti itu akan menjadi faktor penghambat bagi suksesnya program tersebut, Akibat tidak maksimalnya kegiatan tersebut mengakibatkan Negara dirugikan hingga jutaan rupiah, sedang masyarakat juga dirugikan oleh kongkalikong yang sistematik, maka perlu adanya keterlibatan instansi pemerintah seperti BPK RI (Basan Pengawas Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengusut hal tersebut. (adie)
Dari hasil temuan tim dari media radar nusantara beberapa waktu lalu bahwa semua kelompok tani daya guna usaha yang sapi betinanya bunting hanya menerima uang insentif Rp 250 ribu per ekor, dan menurut sumber yang tidak mau dikorankan kasus ini sengaja dikaburkan oleh ketua poktan daya Guna Usaha dengan membuat kwitansi anggota kelompok tani pemilik sapi betina menandatangani kwitansi pembayaran dana insentif senilai Rp 500 ribu setiap sapi betina bunting sesuai keputusan pemerintan Propinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Musahra selaku ketua kelompok tani Daya Guna Usaha Desa Sana Daya saat dihubungi via telpon selulernya untuk dikonfirmasi terkait pemotongan dana insentif tersebut tidak merespon, dan terkesan menghindar dari rekan-rekan media
Masalah manipulasi kwitansi pembayaran dan pemotongan dana insentif sapi betina bunting terindikasi tidak hanya terjadi di kelompok tani daya guna usaha saja namun terindikasi kuat juga terjadi secara menyeluruh di beberapa kelompok tani lainnya.
Indikasi praktik tidak jujur yang dilakukan ketua kelompok tani disinyalir juga dilakukan secara bersama-sama dengan dengan aparatur desa dan petugas lapangan dinas peternakan kabupaten pamekasan, sebab indikasi pemotongan dana insentif tersebut bukan tidak diketahui oleh petugas lapangan dinas peternakan namun terkesan hal itu dibiarkan begitu saja, “yang penting tidak rame dibawah mas, kita kerjasama yang baik saja”. Ujar salah satu petugas lapangan dari disnak
Selain itu cara kerja korupsi seperti itu akan menjadi faktor penghambat bagi suksesnya program tersebut, Akibat tidak maksimalnya kegiatan tersebut mengakibatkan Negara dirugikan hingga jutaan rupiah, sedang masyarakat juga dirugikan oleh kongkalikong yang sistematik, maka perlu adanya keterlibatan instansi pemerintah seperti BPK RI (Basan Pengawas Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengusut hal tersebut. (adie)
Sumber: radarnusantara.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar