Perikanan dan Kelautan Indonesia Bisa Jadi Nomor Wahid

Maduratani, Jakarta- Sebagai negara maritim, Indonesia dinilai belum mampu mendayagunakan sumber daya laut secara optimal. Tantangan yang datang dari laut ini bukan hanya merupakan tantangan terhadap pemerintah, tetapi juga harus dihadapi oleh dunia usaha.


Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan, Yugi Prayanto, kepada SP, Rabu (16/1), mengatakan, nilai potensi yang hilang bisa mencapai Rp 10-20 triliun per tahun. “Indonesia harus lebih memanfaatkan potensi yang ada, jangan biarkan nilai potensi yang mencapai Rp 10-20 triliun hilang begitu saja,” kata dia.

Yugi juga mengatakan, jika Indonesia serius menggarap sektor perikanan dan kelautan, maka diperkirakan Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu di dunia. Pasalnya, Tiongkok yang memiliki luas perairan lebih kecil dari Indonesia saja sekarang menjadi produsen terbesar di dunia. Sementara Indonesia hanya mampu berada di posisi ke tujuh dunia. 

Dilihat dari sisi business dan ekonomi, kontribusi  industri perikanan Indonesia juga masih kecil. Pada tahun 2011 ekspor ikan Indonesia baru mencapai US$ 3,34 miliar dengan luas perairan 5,88 juta kilo meter persegi. Angka ekspor dalam tahun 2012 diperkirakan naik menjadi sekitar US$ 5 miliar dengan produksi 12 juta ton.

Menurut Yugi, sektor kelautan masih belum mendapat perhatian dari para investor. Dengan masih besarnya pangsa investasi di darat,  maka diperlukan upaya keras untuk menarik para investor  terjun ke investasi maritim.

“Kita perlu mengembangkan sumber daya kelautan melalui investasi yang bersifat terpadu atau integrated investment. Ini dikarenakan permasalahan perikanan mempunyai spektrum yang luas. Secara vertikal dari hulu ke hilir, kita menghadapi permasalahan investasi dalam hal kemampuan penangkapan, penyimpanan dan pengawetan, permasalahan pengemasan, pengangkutan sampai pada pemasaran,” papar Yugi.

Untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan efektivitas, kata Yugi, pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan terutama bagi nelayan, misalnya dengan pengadaan cold storage dan Depo BBM di sekitar wilayah nelayan karena sering terjadi kelangkaan.

“Pemerintah juga harus terus melakukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai tambah produk-produk keluatan dan perikanan, termasuk serius menyediakan infrastruktur yang dapat menarik investasi,” tandas Yugi. [E-8]






Sumber:suarapembaruan.com